Mewaspadai Resesi Ekonomi Global

0
Resesi Ekonomi Global

Jakarta, Marketmover – Resesi ekonomi global sudah di depan mata. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan hanya akan sebesar 3,0% pada 2019, setelah pada 2018 mampu tumbuh 3,6% (IMF, Oktober 2019).

Sebab, pertumbuhan ekonomi negara-negara maju semakin melesu, bahkan diproyeksikan akan berada di bawah 2% pada 2019. Kemudian, pada 2020 (tepatnya 1,7% di 2019 dan 2020), sementara untuk negara berkembang juga terpangkas ke 3,9% di 2019 setelah pada 2018 mampu tumbuh 4,5%.

Menurut catatan akhir tahun Institute for Development of Economics and Finance (Indef), kemelut ekonomi global ini tentu berpotensi menjalar ke perekonomian Indonesia. Ancaman penjalaran tersebut melalui apa dan bagaimana memitigasinya?

Berikut 10 poin catatan akhir 2019 Indef tentang Mewaspadai Resesi Ekonomi Global yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pengambilan keputusan oleh para pembuat kebijakan dan stakeholders perekonomian secara keseluruhan.

Pertama, pertumbuhan ekonomi Indonesia bergeming. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami stagnansi di kisaran 5%. Sebab, bertumpu pada konsumsi. Ekspor Indonesia masih terkendala dengan penurunan harga komoditas dan dampak perang dagang. Investasi di Indonesia juga mengalami perlambatan yang signifikan sejak 2019 Q3.

Pada 2019 Q3, investasi Indonesia hanya mampu tumbuh pada angka 4.21% setelah sebelumnya tumbuh 5.01% pada 2019 Q2. Pada saat yang sama, ekonomi global juga melambat. Terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi Eropa dan Tiongkok sejak akhir 2018. Sementara itu, pada 2019, ekonomi Amerika Serikat (AS) juga ikut melambat. Di luar persoalan politik, penyebab utamanya adalah perdagangan global yang melambat seiring meningkatnya eskalasi perang dagang.

Kedua, dibalik penguatan rupiah. Stabilitas rupiah yang terjadi saat ini bertumpu pada derasnya aliran dana-dana jangka pendek (hot money). Hal ini terjadi karena tingkat bunga di Indonesia masih lebih ‘menggiurkan’ bagi investor dibandingkan negara-negara lain.

Namun, derasnya modal yang distimulasi selisih suku bunga yang lebar dibanding negara lain ini bisa tiba-tiba keluar yang justru membuat ekonomi Indonesia semakin rentan. Karena itu, kewaspadaan terhadap potensi pembalikan modal ke luar negeri tetap diperlukan guna mengantisipasi dampak negatif dari hot money.

Belum Berpengaruh

Ketiga, penurunan suku bunga acuan, belum berpengaruh bagi peningkatan kredit produktif. Turunnya BI 7 DRR (suku bunga acuan BI) yang berdampak pada penurunan suku bunga bank ternyata tidak menjamin pada meningkatnya distribusi kredit produktif.

Selain itu, performa LDR sejak 2018 terus meningkat hingga 94,3% pada Q-III/2019 yang disebabkan karena pertumbuhan DPK yang stagnan. Sedangkan pertumbuhan kredit meningkat signifikan selama dua tahun terakhir.

Fenomena ini terjadi karena DPK saat ini lebih banyak masuk ke obligasi pemerintah, sehingga menyebabkan likuiditas bank menurun. Perlambatan DPK juga terjadi karena adanya perebutan dana (crowding out effect) antara obligasi pemerintah dan dana masyarakat.

Karena itu, perlunya sinergitas antara bank dan pemerintah agar tidak terjadi perebutan dana. Selain sinergitas, penurunan suku bunga kredit dipengaruhi kuat oleh suku bunga deposito, sedangkan transmisi penurunan suku bunga kredit membutuhkan waktu karena deposito perbankan memiliki jangka waktu kontrak. Ketika BI 7 DRR turun, bank tidak bisa langsung merespons dan perlu melakukan penyesuaian terhadap suku bunga deposito baru.

Selain itu, perbankan sedang menghadapi ketatnya likuiditas yang membuat perbankan mempertahankan suku bunga deposito tinggi untuk mendorong DPK, sehingga tingginya suku bunga deposito membuat suku bunga kredit sulit turun dalam waktu dekat.

Keempat, pertumbuhan kredit masih single digit. Hal ini diakibatkan karena LDR perbankan masih tinggi sehingga bank sangat selektif dalam memberikan kredit. Selain itu, NPL perbankan terus meningkat sejak awal 2019, walaupun angkanya masih di bawah 5%. Penerbitan PSAK 71 akan membuat perbankan menjadi lebih pruden, tapi di sisi lain perbankan harus lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit karena berpotensi meningkatkan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Ketika CKPN meningkat, tentu akan menggerus Capital Adequacy Ratio (CAR).

Dalam menghitung CKPN, bank akan menggunakan skenario ekonomi di masa depan (forward looking). Agar permintaan kredit bank dapat meningkat lagi, perlu stimulus APBN terhadap sektor-sektor produktif.

Di sisi lain, pengusaha membutuhkan kepastian dalam berusaha sehingga tidak terus terjebak dalam posisi wait and see. Ke depan, jika pemerintah ingin mengeluarkan suatu kebijakan baru perlu memandang dari sisi permintaan, bukan hanya sisi penawaran saja. Contohnya, selama ini dukungan pemerintah terhadap UMKM masih sebatas supply side (penyaluran KUR), sedangkan dukungan pemerintah dari sisi demand side untuk membantu UMKM melakukan penjualan produk masih relatif kecil.

Urgengsi Konsolidasi Perbankan

Kelima, urgensi konsolidasi perbankan. Untuk ukuran Indonesia, idealnya hanya terdapat 50-70 bank eksisting. Dengan jumlah bank eksisting saat ini yang lebih dari 100 bank, membuat ketidakseimbangan pada persaingan DPK.

RPOJK tentang Konsolidasi Bank Umum yang mengatur modal inti dari OJK sebesar Rp 1 triliun (31 Desember 2020) dan naik bertahap hingga Rp 3 triliun (31 Desember 2022) untuk proses konsolidasi bank dinilai terlalu besar.

OJK perlu memberikan relaksasi pada bank yang akan membeli bank umum. Regulasi terkait proses pembelian bank umum juga dapat dibuat lebih ringkas sehingga jangka waktu pembelian dapat menjadi lebih cepat. Selain itu, diperlukan pendekatan khusus untuk bank-bank umum yang enggan melakukan konsolidasi karena ke depannya berpotensi menimbulkan masalah sistemik.

Keenam, persaingan bank dengan Fintech. Perbankan memiliki regulasi yang ketat dengan modal besar; kemudian kelahiran teknologi finansial (financial technology/fintech) menciptakan euforia baru. Euforia fintech yang lahir secara masif belakangan ini tentu tidak akan bertahan lama jika tidak memiliki ekosistem pendukung.

Fintech harus berkolaborasi dengan perbankan dan e-commerce sehingga dapat membentuk ekosistem yang memanjangkan umur fintech itu sendiri. Selain itu, kebijakan BI dan OJK perlu diatur segera mungkin agar dapat memenuhi kebutuhan fintech pada masa depan.

Ketujuh, kapasitas fiskal pemerintah semakin sempit. Proporsi belanja modal menunjukkan tren penurunan sejak 2016. Proporsi di 2019 turun menjadi 11,59% dibanding 2018 sebesar 14,02. Hal ini juga diikuti rendahnya realisasi belanja modal terhadap target APBN yang saat ini baru mencapai 63,11%.

Menurun

Realisasi belanja modal dibandingkan 2018 juga mengalami penurunan -6,79%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah dalam pembangunan semakin menurun. Proporsi belanja pemerintah perlu diarahkan pada peningkatan belanja modal, sehingga perlu ada upaya efisiensi belanja barang dan belanja pegawai.

Porsi pembayaran bunga utang meningkat dari 16,41% ke 16,88% di 2019. Peningkatan pembayaran bunga utang membuat ruang gerak pemerintah semakin terbatas. Maka, perlu ada manajemen yang baik dalam pengelolaan pembayaran cicilan dan bunga utang.

Realisasi belanja bantuan sosial sudah lebih dari capaian target APBN 2019. Dibandingkan dengan 2018, belanja bantuan sosial juga meningkat. Hal ini kontradiktif ketika tingkat kemiskinan dan pengangguran turun, namun belanja sosial malah meningkat.

Realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2018. Selain itu capaiannya baru 73,47% terhadap target APBN 2019. Hal ini tentu saja berdampak pada pelebaran defisit dan upaya pemerintah dalam menstimulus perekonomian.

Dalam kondisi ekonomi yang melambat diperlukan stimulus pemerintah untuk menggerakkan perekonomian dalam bentuk belanja pemerintah. Jika belanja terhambat karena shortfall pajak, maka ekonomi juga akan terhambat.

Utang Publik Meningkat

Kedelapan, utang publik terus meningkat. Peningkatan utang bukan hanya terjadi pada Pemerintah Pusat, tetapi juga pada BUMN non finansial. Peningkatan utang BUMN non finansial ini melonjak sejak triwulan II-2018. Pembangunan infrastruktur yang massif dilakukan oleh BUMN non finansial perlu memperhatikan rasio keuangan mereka terutama terkait utang.

Perlu ada manajemen pembayaran utang yang baik. Selain itu sudah saatnya BUMN berbagi tugas dengan swasta domestik dalam pembangunan infrastruktur jika mau lebih efisien.

Konsekuensi penurunan penerimaan pajak di saat belanja tinggi adalah peningkatan utang Pemerintah Pusat. Hal ini juga berimplikasi pada pelebaran defisit keseimbangan primer, artinya utang pemerintah ke depan akan bertambah lagi.

Bahkan posisi defisit anggaran terhadap PDB sudah di atas target APBN 2019, yaitu sebesar 2,3% (target APBN 1,84 persen terhadap PDB). Utang yang dikatakan baik adalah yang digunakan untuk menstimulus ekonomi agar bergerak sehingga ada pengembalian terhadap negara berupa penerimaan pajak, namun jika utang dilakukan untuk membayar utang maka akan memperburuk neraca anggaran.

Pembiayaan utang didominasi oleh SBN, yaitu sekitar 83% (data September 2019) dari total utang. Persoalannya, kepemilikan SBN yang prosinya semakin didominasi oleh non-residen membuat perekonomian rentan terhadap goncangan pasar global.

Kesembilan dana desa belum menyejahterakan masyarakat desa. Sejak digelontorkannya Dana Desa (DD), belum terlihat perbaikan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk pengurangan tingkat kemiskinan dan ketimpangan di desa.

Hal ini dilihat dari pertumbuhan jumlah penduduk miskin di perdesaan selama empat tahun terakhir yang menurun rata-rata sebesar 2,7% per tahun. Dibandingkan dengan sebelum adanya DD, pemerintah mampu menurunkan jumlah penduduk miskin di perdesaan rata-rata sebesar 3,1% per tahun.

Belum Mampu

Selain kemiskinan, ketimpangan yang diukur dengan rasio Gini di perdesaan sebelum adanya DD rata-rata sebesar 0,23 sementara setelah adanya DD rata-rata rasio Gini sebesar 0,22 selama empat tahun. Hal ini menunjukkan DD belum mampu memperbaiki tingkat ketimpangan di perdesaan.

Upah buruh petani riil pada September 2019 sebesar Rp 38.278 per hari. Angka ini masih lebih rendah dibandingkan pada 2013 sebesar Rp 39.618 per hari. Data ini menggambarkan bahwa DD belum mampu meningkatkan kesejahteraan buruh tani.

Faktanya, selama ini DD banyak digunakan untuk membangun infrastruktur dibandingkan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. Alasannya karena pertanggung jawaban pembangunan infrastruktur lebih mudah untuk dilengkapi dibandingkan jika melakukan aktivitas atau usaha pemberdayaan masyarakat. Hal yang seharusnya dilakukan dengan DD adalah membuat aktivitas yang mampu melahirkan entrepreneurs baru di desa sehingga dapat mengembangkan bisnis bisnis baru yang lahir dari desa dengan keunikan karakteristik kawasan perdesaan.

Kesepuluh, Kartu Pra-Kerja diperkirakan belum optimal mengurangi pengangguran. Anggaran Kartu Pra-kerja sebesar Rp 10 Triliun memiliki target peserta sebanyak 2 juta orang. Namun demikian, kesempatan kerja yang yang tercipta melalui sistem informasi ketenagakerjaan Kementrian Ketenagakerjaan hanya berkisar 180 ribu orang.

Sertifikat yang dikeluarkan setelah mengikuti program kartu Pra-Kerja belum menjamin peserta terserap oleh pasar tenaga kerja atau dunia usaha/dunia industri mengingat dunia usaha/dunia industri belum dilibatkan dalam program Kartu Pra-Kerja. Desain bidang-bidang pelatihan melalui digital belum mengakomodasi lowongan pekerjaan yang ada, khususnya operator dan perakit mesin, pekerja kasar, pekerja pengolahan dan kerajinan. (Eko Listianto, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here