Waduh, Omnibus Law Bakal Gerus Laba MNC dan SCM

0
Ilustrasi MNC (kabaruang.com)

Jakarta, Marketmover – Omnibus law Cipta Kerja ternyata merugikan dua raksasa televisi nasional, PT Media Nusantara Citra Tbk (MNC) dan PT Surya Citra Media Tbk (SCM). Sebab, dalam RUU Cipta Kerja, perusahaan penyiaran diharuskan membayar biaya lisensi sebesar 1,5% dari pendapatan tahunan.

Alhasil, Danareksa memprediksi, laba bersih dua perusahaan itu bakal tergerus, begitu UU itu berlaku. Dalam kalkulasi Danareksa, jika diterapkan tahun ini, laba bersih MNC yang berkode saham MNCN bisa tergerus 4,2% dari proyeksi, sedangkan SCM yang berkode saham SCMA sebesar 4,6%.

Meski begitu, MNC diprediksi masih bisa membukukan pertumbuhan laba bersih 10,9% tahun ini. Adapun SCM diprediksi turun 2,9%.

Dari sisi pendapatan, Danareksa memprediksi dua perusahaan itu bisa tumbuh 5,6%. Adapun target pertumbuhan pendapatan internal MNC berkisar 8-12%. Danareksa menganggap pertumbuhan 5,6% lebih realistis, mengingat perusahaan barang konsumsi selaku pemasok iklan menghadapi banyak tantangan tahun ini.

MNC adalah perusahaan media Hary Tanoe yang menaungi tiga stasiun televisi free to air, RCTI, MNC TV, dan GTV. Adapun SCM adalah induk SCTV dan Indosiar.

Danareksa menilai, sentimen ini telah menekan harga saham MNCN dan SCMA dalam beberapa hari terakhir. Sebab, selain ancaman penurunan laba bersih, dua pemain besar itu diharuskan migrasi dari teknologi analog ke digital.

“Belanja modal (capital expenditure/capex) MNC dan SCM untuk migrasi ke digital sekitar US$ 20 juta. Namun, jumlahnya bisa kurang dari US$ 10 juta, jika tidak ada tambahan menara,” tulis Danareksa dalam laporan riset, pekan lalu.

Danareksa masih mempertahankan rekomendasi buy saham MNCN dan SCMA dengan target Rp 1.900 dan Rp 1.725. Namun, jika omnibus law berlaku, target harga saham MNCN turun ke Rp 1.825, sedangkan SCMA turun ke Rp 1.650. Kemarin, saham MNCN dan SCMA ditutup Rp 1.355 dan Rp 1.205.

Sebelumnya, tim riset Indo Premier mencatat, RUU omnibus law memuat klausul tambahan pada Pasal 33 UU No. 32/2002 yang mewajibkan lembaga penyiaran untuk membayar persentase tertentu dari pendapatan sebagai biaya lisensi. Selain itu, ada pula Pasal 60A yang mengatur migrasi dari teknologi analog ke digital dalam waktu dua tahun.

Indo Premier memperkirakan kewajiban tersebut mirip dengan kewajiban layanan universal (USO) yang dikenakan pada sektor telekomunikasi. Tarifnya saat ini ditetapkan 1,5% dari pendapatan.

Tim itu mencatat, negara-negara lain, seperti Singapura dan Australia, telah menetapkan biaya lisensi penyiaran jauh lebih tinggi, masing-masing 2,5% dan 4,5% dari pendapatan. (mm2)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here