Bank Banten Merger dengan BJB

0
Bank BJB (IDX Channel)

Jakarta, Marketmover – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera memproses permohonan rencana penggabungan usaha PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (BEKS) dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR).

Rencana tersebut telah dituangkan dalam letter of intent (LoI) yang ditandatangani Kamis (23/4/2020 ) oleh Gubernur Banten Wahidin Halim selaku pemegang saham pengendali terakhir Bank Banten dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil selaku pemegang saham pengendali terakhir Bank BJB. Hal-hal teknis yang berkaitan dengan LoI akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama kedua pihak.

Dalam kerangka LoI tersebut, Bank Banten dan Bank BJB melaksanakan kerja sama bisnis, termasuk dukungan Bank BJB terkait kebutuhan likuiditas Bank Banten antara lain dengan menempatkan dana line money market dan/atau pembelian aset yang memenuhi persyaratan tertentu, secara bertahap.

Sementara itu, dalam proses pelaksanaan penggabungan usaha, Bank BJB akan melakukan due diligence dan OJK meminta Bank BJB dan Bank Banten segera melaksanakan tahap-tahap penggabungan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan hal tersebut, OJK menegaskan, selama proses penggabungan usaha, Bank Banten dan Bank BJB tetap beroperasi secara normal melayani kebutuhan yang wajar dari nasabah dan layanan keuangan masyarakat.

“OJK mendukung dan menyambut baik rencana penggabungan usaha kedua Bank ini sebagai upaya penguatan perbankan nasional dan menjaga stabilitas sistem keuangan,” tulis OJK dalam siaran pers, kemarin.

Sebelumnya, tahun buku 2019, BJB bakal membagikan dividen Rp 925,04 miliar.

Keputusan pembagian dividen yang diambil dalam rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) di Bandung, baru-baru ini, menyebutkan, perseroan membagikan 60% laba bersih untuk dividen. BJB akan membayar dividen pada 20 Mei 2020 dengan besaran dividen Rp 94,02 per saham.

“Sebesar 40% dari laba bersih tahun buku 2019 atau Rp 616,81 miliar ditetapkan sebagai penguatan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sesuai PSAK 71,” jelas Direktur Utama BJB Yuddy Renaldi, belum lama ini. (mm2)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here