Dampak Covid-19, JIHD Tuntut Relaksasi Pajak ke Pemerintah

0
PT Jakarta International Hotels & Development Tbk (Foto JIHD)

Jakarta, Marketmover – PT Jakarta International Hotels & Development Tbk (kode saham JIHD) menuntut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pemerintah agar memberikan relaksasi atau penghapusan perpajakan daerah dan pusat di tengah pandemi Covid-19 saat ini.

“Misalnya Pajak Hotel dan Restaurant, PBB, Pajak Penghasilan Pasal 21 dan 25. Relaksasi Pajak Penghasilan Pasal 21 dan 25 saat ini belum menjangkau industri perhotelan di Jakarta,” kata Corporate Secretary PT Jakarta International Hotels & Development Tbk, Hendi Lukman dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jakarta, Senin (4/5/2020).

Padahal, kata Hendi, bisnis perhotelan menyerap banyak tenaga kerja. “Alangkah lebih baik apabila hotel yang tidak tutup diberikan insentif,” ujar Hendi.

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), kata Hendi, telah mengajukan permohonan kepada Menteri Pariwisata & Ekonomi Kreatif, Gubernur, Bupati serta kepada Menteri BUMN untuk mengajukan permohonan keringanan pembayaran listrik dan gas negara.

Hendi menjelaskan, bidang usaha utama perseroan adalah perhotelan, dampak pandemi Covid-19 secara otomatis menentukan tingkat hunian hotel dan tidak ada lagi Meeting, lncentive, Conference and Exhibition (MICE).

“Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta yang resmi diberlakukan sejak 10 April 2020, sangat berdampak pada kunjungan tamu dan perjalanan karyawan yang tinggal di sekitar  Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi,” kata Hendi.

Jumlah Karyawan Berkurang

Perseroan, menurut Hendi, mengambil langkah penutupan sebagian besar operasionalnya dan mengurangi jumlah karyawan yang masuk kerja dengan cara penggunaan sisa cuti dan unpaid leave dengan jumlah hari tertentu.

“Sekitar 25%-30% dari jumlah seluruh karyawan masih dibutuhkan untuk masuk kerja karena melayani tamu, memelihara peralatan, dan menjaga keamanan,” jelas Hendi.

Bisnis hotel, kata Hendi, menyerap banyak tenaga kerja. Sedangkan, komponen biaya tertinggi di hotel adalah gaji dan tunjangan karyawan. Dengan pemberlakuan PSBB ini semakin berkurangnya kunjungan tamu hotel sehingga pendapatan perseroan menurun.

“Tapi, perseroan akan menjalankan kegiatan operasional hotel dengan tetap menyesuaikan dari kebijakan dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah,” jelas Hendi.

Perseroan telah menyesuaikan operasional hotel dengan keadaan saat ini dengan menerapkan program penawaran menarik untuk paket tranquility stay bagi tamu yang memerlukan tempat isolasi/karantina mandiri dan mengoptimalkan penggunaan online booking, untuk F&B ditawarkan food delivery service dari outlet/restoran yang ada di hotel dengan mengoptimalkan digital marketing dan sosial media.

“Hal itu dilakukan perseroan guna mempertahankan dan meningkatkan kinerja keuangan dan kelangsungan usaha perseroan,” jelas Hendi.

Dalam perdagangan Selasa (5/5/2020), harga saham JIHD tidak mengalami pergerakan, tetap bertahan di harga Rp 428. Sebanyak 31,10 ribu saham JIHD diperdagangkan tujuh kali di BEI senilai Rp 38,56 juta. JIHD memiliki kapitalisasi pasar Rp 1,09 triliun. (mm3)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here